teraju.id, Pontianak – Ketegangan yang terjadi di Kalbar terkait “pengusiran ulama”, Jumat, 5/5/17 malam disusul aksi demonsrasi komponen Persatuan Orang Melayu (POM) menyebabkan Ketua Badan Pimpinan Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI Kalbar, Ato Ismail angkat bicara. Ia menyesalkan ketegangan yang terjadi, yang menurutnya bisa dihindari.
“Aksi pengusiran itu terkait statemen (pernyataan, red) bapak Gubernur Kalbar tentang FPI, sehingga membuat situasi sedikit panas karena Kalbar termasuk wilayah yang rentan dengan konflik berlatar isu SARA,” ungkapnya, Minggu, 7/6/17 .
Pernyataan Gubernur Cornelis tentang menolak Front Pembela Islam (FPI) disampaikan saat pidato acara adat Naik Dango di Kabupaten Landak. Saat itu Gubernur Drs Cornelis, MH menyatakan FPI jangan sampai menginjakkan kakinya di Kalbar.
Sebelum Habib Rizieq atau Tengku Zulkarnain, atau FPI sampai ke bandara harus diusir. Dan pernyataan itu dikatakan Cornelis terkait dengan organisasi tersebut intoleran di Indonesia, hendak membubarkan NKRI, serta mudah mengkafir-kafirkan–tidak sama dengan organisasi Islam lainnya. Termasuk terhadap dirinya yang terpilih sebagai Gubernur Kalbar dikatakan sebagai, “Gubernur kafir,” demikian Cornelis.
Sepakat Bang, seharusnya sebagai seorang pemimpin tertinggi Beliau harus bisa mengayomi dan menjadi penengah bukan malah jadi pemanas situasi. Btw, tulisannya menarik Bang.