teraju.id, Pontianak – Ketegangan yang terjadi di Kalbar terkait “pengusiran ulama”, Jumat, 5/5/17 malam disusul aksi demonsrasi komponen Persatuan Orang Melayu (POM) menyebabkan Ketua Badan Pimpinan Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI Kalbar, Ato Ismail angkat bicara. Ia menyesalkan ketegangan yang terjadi, yang menurutnya bisa dihindari.
“Aksi pengusiran itu terkait statemen (pernyataan, red) bapak Gubernur Kalbar tentang FPI, sehingga membuat situasi sedikit panas karena Kalbar termasuk wilayah yang rentan dengan konflik berlatar isu SARA,” ungkapnya, Minggu, 7/6/17 .
Pernyataan Gubernur Cornelis tentang menolak Front Pembela Islam (FPI) disampaikan saat pidato acara adat Naik Dango di Kabupaten Landak. Saat itu Gubernur Drs Cornelis, MH menyatakan FPI jangan sampai menginjakkan kakinya di Kalbar.
Sebelum Habib Rizieq atau Tengku Zulkarnain, atau FPI sampai ke bandara harus diusir. Dan pernyataan itu dikatakan Cornelis terkait dengan organisasi tersebut intoleran di Indonesia, hendak membubarkan NKRI, serta mudah mengkafir-kafirkan–tidak sama dengan organisasi Islam lainnya. Termasuk terhadap dirinya yang terpilih sebagai Gubernur Kalbar dikatakan sebagai, “Gubernur kafir,” demikian Cornelis.
Perihal tersebut telah menyulut aksi lebih luas, Ato Ismail berharap ke depan, Gubernur Cornelis sebagai kepala daerah yang mengayomi semua etnis dan agama, bisa lebih bijak dalam berkata-kata, sehingga situasi masyarakat Kalbar dapat senantiasa aman dan damai. Andaikata Gubernur Cornelis merasa tersinggung dengan ungkapan tokoh seperti Habib Rizieq atau Tengku Zulkarnain, atau organisasi FPI, sebaiknya menggunakan jalur hukum dan dibawa ke pengadilan. Sehingga tidak menggunakan cara kasar berupa tindak pengusiran. Hal ini bisa memancing ketegangan.
“Kami para pengusaha butuh situasi aman agar dapat beraktivitas secara lancar. Aktivitas pengusaha adalah bagian penting juga dalam pembangunan dan ikhtiar mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu situasi Kota Pontianak telah kembali normal dalam pengawasan aparat keamanan pasca aksi penolakan ulama di Bandara Soepadio yang disusul demo Persatuan Orang Melayu (POM). Tampak mayoritas warga Kota Pontianak pada khususnya dan Kalbar pada umumnya cinta damai. (Nuris)