teraju.id, Jakarta – United Nation Women atau lembaga perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation menggelar konsultasi publik terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN-PE) yang mengarah kepada terorisme, Selasa, 30/1/18 bertempat di Ballroom Hotel Mandarin, Jakarta Pusat.
Di hadapan delegasi lintas lembaga terkait pemerintah maupun non pemerintah di seluruh Indonesia, atas nama Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Chomidin menegaskan bahwa BNPT meletakkan empat pilar dalam koordinasi penyusunan RAN-PE, yakni pilar pencegahan, penegakan hukum sekaligus penguatan legislasi, deradikalisasi dan kontra radikalisasi, serta pilar keempat berupa kemitran dan kerjasama internasional.
“Kita sudah mulai membahas RAN-PE dengan serangkaian diskusi terfokus sejak tahun 2017. Dan saat ini digelar konsultasi publik agar dapat lebih diperkaya sehingga lebih matang dan dapat disetujui berupa peraturan presiden pada pertengahan tahun 2018 ini,” ungkap Chomidin di hadapan lebih kurang 100 peserta.
Kegiatan selama 30-31/1/18 ini dihadiri pula Dr Sabine Machl dari UN Women dan Yenni Wahid–putri sulung mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid selaku pimpinan The Wahid Foundation. Kegiatan sepanjang dua hari ini diisi dengan diskusi panel, tanya-jawab, pembagian komisi berdasarkan empat pilar RAN-PE, hingga rapat pleno untuk menyempurnakan naskah RAN-PE.
RAN-PE ini menjadi penting karena hubungan global semakin kencang arusnya di mana paham radikal-teroris dapat mengguncang kapan dan di mana saja sehingga menimbulkan malapetaka mengenaskan. RAN-PE yang diusung BNPT adalah langkah maju dan segar perihal terorisme lokal, regional dan internasional dalam konteks keanggotaan PBB di mana Indonesia mengukir prestasi relatif sangat baik dalam konteks pencegahan maupun penanggulangan terorisme.
