Namun, idealisme transparansi ini perlu segera menular ke sektor perdagangan yang masih menghadapi tantangan berat dalam menjaga likuiditas dolar. Purbaya menekankan pentingnya aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dirasakan di dalam negeri. “Ini adalah sumber daya alam Indonesia. Kita ingin agar hasil dari ekspor kita sebanyak-banyaknya likuiditasnya beredar di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya. Ketegasan ini seharusnya menjadi cermin bagi Kementerian terkait untuk lebih transparan dalam membuka data arus barang dan devisa secara real-time.
Tak kalah krusial, sektor pangan juga membutuhkan “terapi keterbukaan” serupa. Jika Purbaya berani membongkar angka “Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang tidur di perbankan,” maka menteri di sektor pangan seharusnya juga berani membuka data stok pangan yang sering kali simpang siur. Publik membutuhkan kejujuran mengenai stok pangan nasional agar tidak ada lagi ruang bagi spekulan untuk memainkan harga di tengah ketidakpastian global.
Purbaya sendiri mengaku tidak segan-segan memberikan “hukuman” bagi kementerian yang tidak becus mengelola uang rakyat. “Apalagi mereka takut kalau enggak bisa belanja saya potong anggarannya. Tahun depan mereka pasti akan lebih baik,” cetusnya.
