Keputusan pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1995 menjadi model yang sukses dan banyak dipelajari oleh berbagai negara. Saya tidak tahu, apakah pemerintah Indonesia juga belajar dari Malaysia terkait keputusan pemerintahan Jokowi memutuskan pusat pemerintahan RI pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Apa yang dihadapi Malaysia dan Indonesia kurang lebih sama, yakni kemacetan lalu lintas yang kian parah. Kantor-kantor kementerian yang terpencar membuat kebutuhan untuk melakukan pertemuan koordinasi terkendala kemacetan. Seperti halnya Jakarta, Kuala Lumpur juga menjadi ikon dan pusat pertumbuhan Malaysia. Tapi pemerintahan Mahathir masa itu segera mengambil keputusan cepat dan tepat agar kualitas hidup dan bekerja di Kuala Lumpur sebagai pusat pemerintahan Malaysia tidak semakin buruk.
Pemerintah Malaysia kemudian memutuskan menyediakan pusat pemerintahan baru, yaitu di Putrajaya. Kawasan Putrajaya seluas 46 km2 adalah bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur sekitar 25 Km, dengan jarak tempuh sekitar 40-45 menit dengan kendaraan roda empat. Seperti halnya Masjid Putra, nama Putrajaya juga diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra.