Kasus Pertamina Oplosan: Menanti Tanggung Jawab Pemimpin
Di sisi lain, kasus Pertamina (Oplosan) dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, kembali memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab. Sembilan tersangka dari anak perusahaan Pertamina akan segera disidang, namun dugaan keterlibatan pihak di level holding atau kementerian masih menjadi misteri. Para pelaksana di bawah merasa tidak bersalah karena hanya mengikuti prosedur, sementara “ikan-ikan besar” di atasnya belum tersentuh. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, namun juga para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.
Terobosan Kasus Ekspor CPO Wilmar Group: Harapan Baru Keadilan
Namun, secercah harapan muncul dari kasus Ekspor CPO (Wilmar Group), yang diapresiasi karena prospek penegakan hukumnya yang menjanjikan. Hakim Juyanto, yang sebelumnya memutus onslag (peristiwa ada tapi bukan tindak pidana) dalam kasus ini, terbukti menerima suap dan telah mengembalikan uang Rp 2 miliar. Lebih lanjut, Wilmar Group telah mengembalikan uang sebesar Rp 11,8 triliun ke rekening pemerintah, sebuah pengakuan implisit atas kerugian negara. Kini, bola ada di tangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan onslag tersebut, menjadi preseden penting bagi keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
