Kadis Sosial Yuline mengakui awam soal sejarah. Dia mengaku baru membaca rekomendasi Gubernur maupun walikota. Bahkan juga baru melihat bundel ajuan Sultan Hamid II pahlawan nasional yang lengkap dari Yayasan Hamid. Dia juga menyesalkan adanya pihak yang minta diberikan kepercayaan mengawal rekomendasi TP2GD Kalbar, yakni mengawal Sultan Hamid, Oevaang Oeray dan Pangeran Natakusuma, namun hasilnya semua ditolak. “Mulai hari ini kami ambil alih. Saya kawal langsung,” timpal Ass III. Katanya, surat gubernur akan segera dikonsep mengacu surat Yayasan Hamid, dan Gubernur akan segera pula menjawab surat dirjen Kemensos, karena surat itu ditujukan kepada Gubernur.
Pada point 4, ada peluang satu kali lagi pengajuan Sultan Hamid II pahlawan nasional, dan secara normatif hal ini akan dijalani. Namun Yayasan Hamid bersama para tokoh Kalbar juga menempuh pendekatan politik, karena kasus Hamid ini kental nuanasa politik warisan frderalisme dan unitarisme. (kan)
