Berdasarkan indikator dari survei ini, masalah yang masih menjadi perhatian adalah
masih tingginya intervensi dari luar, lemahnya akses bagi kelompok rentan dan
rendahnya keragaman pandangan di dunia pers. Selain itu juga tingkat independensi
dari kelompok kepentingan yang kuat di dalam redaksi masih menempati peringkat di
bawah, selain faktor tata kelola perusahaan yang juga juga berperingkat rendah.
Beberapa indikator di lingkungan hukum seperti independensi dan kepastian hukum
lembaga peradilan menduduki peringkat rendah selain pelaksanaan etika pers dan
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang juga rendah dibandingkan
indikator lainnya.
Berdasarkan hasil survei ini, kesimpulan yang diambil antara lain pada tahun 2019,
beberapa politisi dan partai politik menjadikan media massa sebagai kendaraan politik, di mana penggiringan opini kerap dilakukan melalui media milik pemimpin partai untuk menguntungkan kelompoknya. Ini menyebabkan pemberitaan di media menjadi kurang akurat, berimbang, dan cenderung eksploitatif. Selain itu, perusahaan pers menjadi tidak independen dan tata kelola perusahaan kurang baik.
Pada Tahun Politik 2019 telah terjadi kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Kemunculan media alternatif seperti maraknya media sosial dan media siber yang tidak mengusung prinsip jurnalisme, sangat memengaruhi kualitas informasi yang beredar.
