Sementara itu Peneliti senior LIPI Syamsudin Haris mengatakan bahwa kerja sama KPK dengan LIPI terkait hal ini sudah dilakukan sejak Juni 2016 lalu.
Dipilihnya Parpol, karena adalah pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. “Saya kira kita sepakat bahwa demokrasi kita ada di tangan Parpol, kalau Parpol dan politisinya tidak baik maka sangat mungkin masa depan kita juga tidak baik juga,” kata Syamsudin.
Menurutnya, tingkat kepercayaan yang rendah itu terjadi karena kualitas kinerja parpol dan pemimpinnya yang juga kurang baik dan tidak membanggakan.
Dia juga berpandangan, karena Parpol yang selama ini menyeleksi hampir semua pemimpin yang menduduki jabatan publik di parlement, maka Parpol semestinya memiliki kerangka etik ketika berhadapan dengan konstituennya, berhadapan dengan media, dan private sektor lainnya.
“Jadi Parpol memang membutuhkan kerangka etis. Kalau melakukan pelanggaran, Parpol tersebut bisa dilikuidasi untuk tidak ikut pemilu,” tambah Syamsudin.
