teraju.id, Pontianak – Kalbar memperoleh alokasi 14.673 self declare sertifikasi halal produk apa saja terutama makanan. Ia kategori produk UMKM level amatir. Adapun level industri, ia berada di kelas menengah dan atas, telah digebber sejak 2004.
Sertifikasi halal adalah legacy negara. Ia amanah undang-undang dimana disebutkan, WHO. Wajib Halal per Oktober. Tahunnya kini. 2026.
Oleh Kabinet Prabowo Gibran, sertifikasi halal ditangani oleh badan setingkat kementerian. Namanya BPJPH. Badan Pelayanan Jaminan Produk Halal. Untuk Perwakilan Kalimantan Barat menginduk di Kanwil Kemenag Kalbar.
BPJPH melakukan pelatihan dan pembentukan pendamping sertifikasi halal ini. Ada organisasi di LPPOM MUI. Ada Halal Centre di IAIN Pontianak. Ada juga lembaga lembaga nasional yang turut melakukan pendampingan sertifikasi halal tersebut.
Namun dari alokasi 14.673 capaian masih sangat rendah. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar di dalam Rakor Percepatan di Kantor Gubernur, Selasa, 28 April siang, jumlahnya baru 2000-an. Masih tersisa 12 ribu, walaupun jatah besar sempat dikurangi menjadi 11 ribu akibat efisiensi, toh masih berada di angka 9.000 yang mesti dimanfaatkan. Kenapa? Sebabnya gratis. Dan jika mengurus sendiri tanpa bantuan negara, biaya per sertifikasi bisa 3-5 juta…
