Oleh: Ayu Novita
Sejak 2019 lalu, para menteri di kabinet baru mulai bekerja. Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk duduk di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Makarim hadir dengan program kerja Merdeka Belajar yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Penghapusan Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Nadiem mengatakan USBN adalah suatu program yang hanya diselenggarakan oleh pihak sekolah saja. Ujian yang dilakukan bertujuan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan secara tes tertulis atau penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan.
Kemudian, penghapusan UN di tahun 2021, yang mana di tahun 2021 dalam penyelenggaraannya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Suveri Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan numerik. Dalam pelaksanaannya, Ujian tersebut akan dilakukan pada siswa yang duduk di kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Dan hasilnya, akan digunakan menjadi basis seleksi siswa ke jenjang yang selanjutnya.
Dari dua hal di atas, tidak sedikit orang yang pro dan kontra tentunya. USBN sendiri dengan sangat terpaksa sudah diberlakukan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Fadhil Mahdi, Duta Baca Kalimantan Barat 2016, melaksanakan USBN di tahun 2020 dirasakan sangat pas dilakukan mengingat adanya momentum yang tercipta akibat pandemi ini.
