teraju
Agenda Rakerpimwil (Rapat Kerja Pimpinan Wilayah) Muhammadiyah Kalimantan Barat dimulai dengan acara silaturrahim di Rumah Jabatan Walikota Pontianak yang sekarang dijabat oleh H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, Jum’at (14/04/2017). Beliau memberi apresiasi tinggi terhadap keberadaan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah yang telah memberikan banyak kontribusi di Kota maupun Provinsi ini, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Memang, Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini adalah salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Organisasi Islam tersebut berdiri sejak tahun 1912. Sampai sekarang, tercatat banyak sekali amal usaha yang dimiliki hingga pelosok wilayah NKRI. Bahkan beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah mengembangkan amal usahanya sampai ke luar Negeri.
Jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah mencapai lebih dari 10 ribu, tepatnya 10.381, terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, sampai dengan Perguruan Tinggi. (Sumber data: Republika). Begitupula dengan institusi-institusi kesehatan, seperti Rumah Sakit, yang sudah banyak berada di setiap wilayah di Negara ini.
Muhammadiyah terus bekerja untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, islami, dan berkemajuan. Berikut dengan sarana-prasarana, infrastruktur, atau fasilitas penunjang majunya pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
Begitupula dengan di Kota Pontianak dan Kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa institusi pendidikan (sebagai Amal Usaha Muhammadiyah) yang dimiliki, sudah dipercaya masyarakatnya sebagai sekolah alternatif di samping Sekolah-sekolah atau Perguruan Tinggi umum lainnya. Mengapa disebut alternatif? Muhammadiyah menawarkan sisi lain yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Selain mencetak cendekiawan yang baik dengan konsep pendidikan atau sekolah modern, Muhammadiyah sebagai Institusi Islam mengedepankan nilai-nilai Keislaman demi terwujudnya manusia yang berakhlakul karimah, serta taat dan tunduk pada Allah SWT semata, bukan lainnya.
Di sisi lain, institusi ini tidak menutup mata bahwa dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang merupakan kekayaan Indonesia adalah sebuah konsekuensi logis dari bernegara. Maka dari itu, Muhammadiyah tak menutup ruang setiap individu yang berbeda keyakinan (agama) untuk mengenyam pendidikan di Institusi atau amal usaha yang dimilikinya. Faktanya adalah bahwa memang cukup banyak Non Muslim yang mengenyam pendidikan di Muhammadiyah, baik tingkat sekolah hingga Perguruan Tinggi. Barangkali mereka merasa nyaman untuk bersekolah karena di lingkungan tersebut tidak pernah memaksakan keyakinannya pada yang berbeda agama. Islam tak dapat dipaksakan pada siapapun.
Di Kalimantan Barat, tercatat berdiri banyak amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Namun, semua itu tak lantas dirasa cukup untuk memenuhi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di bumi Khatulistiwa ini. Kemudian, dalam setiap satu periode pergantian kepengurusan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Kerja. Rapat kerja ini merupakan pondasi sistem bagaimana manajerial organisasi tersebut bekerja dalam beberapa tahun, sebagai alat ukur keberhasilan. Sistem yang dibangun tersebut, dilakukan untuk terus memperbaiki pola kerja dan koordinasi antar anggota, tentu agar menjadi lebih baik ke depannya.
Rakerpimwil PW Muhammadiyah Kalbar kali ini mengangkat tema: “Penguatan Organisasi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pencerahan Menuju Kalimantan Barat Berkemajuan”. Agenda-agenda yang dilakukan sejak kemarin hingga hari ini meliputi Sosialisasi Hasil Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon dan Informasi atau progress tentang PWM dan PD Muhammadiyah se Kalimantan Barat dan Ortom-ortom yang ada. Kemudian ada pula Musyawarah Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah XI Kalimantan Barat, Rapat Koordinasi Lembaga Dakwah Khusus PW Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan juga sekaligus Pelantikan Wakil Rektor dan Dekan-dekan terpilih di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Rapat kerja dibagi menjadi VII (Tujuh) Komisi, di dalam Pimpinan Wilayah. Sidang-sidang komisi dilaksanakan hari ini (15/04/2017), sampai dengan selesai kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno. Saya dan beberapa rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak masuk ke dalam salah satu komisi tersebut (Komisi VI), yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Majelis Hukum dan HAM). Seperti layaknya sidang atau rapat, tentu banyak ide dan gagasan dalam merumuskan konsep kerja. Alhamdulillah semua terumuskan dengan baik, dan kemudian rumusan tersebut diterima oleh Rapat atau Sidang Pleno.
Setidaknya yang ingin kami lakukan adalah sesuai dengan Visi dari pengembangan di Bidang Hukum, HAM, dan Konstitusi, yaitu “Berkembangnya pemahaman atau kesadaran dan advokasi di lingkungan Persyarikatan serta peran serta Muhammadiyah dalam memperjuangkan kepentingan publik dan tegaknya hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi sebagai wujud dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar” di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Hal tersebut penting demi jihad konstitusional di Negara ini. Jihad tersebut dapat diejawantahkan ke dalam penafsiran bahwa tunduk pada perintah Allah Tuhan Pencipta Semesta Alam, itu penting, pun menjauhi larangan-larangannya. Penafsiran jihad inilah yang barangkali akan menjadi tujuan kita bersama dalam bermasyarakat dan bernegara, yaitu tercapainya Masyarakat Madani (Civil Society), yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.
Pembangunan, pengembangan, dan penegakan Hukum dan HAM menjadi wilayah strategis dalam pembangunan di Kalimantan Barat. Hal tersebut dapat kita capai bersama, bila keadilan dapat dicapai. Pemenuhan keadilan inilah yang juga menjadi pekerjaan utama Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam, yang juga berada pada proposisi penyeimbang kebijakan-kebijakan Pemerintah. Dalam hal yang bersifat regulatif atau legislasi, tak menutup ruang kemungkinan bahwa ketidakadilan terhadap rakyat akan hadir. Disitulah keberadaan Muhammadiyah dibutuhkan, membantu menghadirkan keadilan di masyarakat. Baik terhadap kebijakan-kebijakan yang Pro Rakyat, yang patut didukung. Maupun kebijakan yang merugikan rakyat, yang tentu kepentingan rakyat tersebut patut di advokasi. Hal ini akan menjadi tersimpul dengan baik bila sinegitas antara Muhammadiyah dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya menjadi lebih erat dan kuat.
Rakerpimwil PW Muhammadiyah Kalimantan Barat ditutup dengan Presentasi Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Pontianak. Rencana pembangunan Rumah Sakit untuk Masyarakat Kalimantan Barat ini InsyaAllah akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Begitupula dengan pengembangan Program-program Studi dan Pascasarjana di Lingkungan Perguruan Tinggi di Muhammadiyah Kalimantan Barat.
Semoga ke depan apa yang menjadi amal usaha Muhammadiyah ini, dapat terus berkembang dan menjadi semakin lebih baik. Baik dalam hal sumber daya manusianya, maupun infrastruktur atau fasilitas pendidikan dan kesehatannya. Demi menuju Kalimantan Barat yang berkemajuan.
(Anshari, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak)
