Secara khusus anak-anak pedesaan tertentu lebih menderita. Guru mereka terbatas. Jika pun ada guru negeri yang diangkat pemerintah, bukan guru pengabdi. Guru baru seperti alien, datang dari dunia yang lain, muncul sesekali, “tak cocok” dan tak dapat menyesuaikan diri dengan desa tempat tugasnya. Mereka tak bertempat tinggal tetap, merasa ingin secepatnya hilang dari pandangan siswa. Mereka menyediakan tenaga honorer untuk mengganti tugas dan kewajiban muncul di sekolah.
Sebelas dua belas, pengawas yang mengontrol mereka. Soal guru jarang masuk, soal murid ditangani honorer, soal jam belajar yang tidak full, dll. bukannya pengawas tidak tahu. Mereka tahu, dan mereka “mentolerirnya” atas nama “kemanusiaan guru negeri”.
Pengawas tidak melihat dari sisi betapa malangnya anak desa yang belajar dari situasi “toleransi kewajiban guru itu.
Orang tua? Sama juga. Mereka –secara kolektif kononnya peduli pada pendidikan anak, bersikap lain. Mereka permisif. Apa yang terjadi di sekolah, terjadilah. Urusan sekolah, urusan sekolah.
Perhatian pada guru cenderung dianggap hanya tugas dinas pendidikan. Guru mau menginap di mana, guru bagaimana nasibnya, guru mengajar seperti apa disiplinnya, tak terpikir mereka jalan keluarnya. (*)
