Otonomi itu juga dinilai akan merugikan kelompok lain yang meskipun sudah tinggal di daerah Kalimantan Barat berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Otonomi seperti ini juga akan mengeruhkan suasana Kalbar yang mulai bening.
Selain hal-hal yang dianggap prinsip tersebut, dalam liputan media (yang menyesatkan: Mereka menggunakan kata raperda masyarakat adat dan bukannya masyarakat hukum adat) saya mendapatkan informasi bahwa penolakan juga muncul karena ada faktor ideologi dan politik di balik raperda itu.
Beberapa hari lalu, lagi-lagi saya diajak juga untuk membicarakan raperda itu, oleh lembaga yang berbeda dan dalam suasana yang berbeda. Kali ini, pro dan kontra juga muncul. Tetapi, beda dengan suasana sebelumnya, dalam forum ini sejumlah argumentasi yang muncul diberi alas informasi hukum, fakta dan teori. Saya mendapatkan banyak hal dari forum itu. Karena heboh raperda ini sudah menyeruak di ruang publik dalam waktu cukup lama, orang-orang yang hadir di forum itu memiliki waktu untuk mengkritisi raperda tersebut.
