Pada 2 Maret 1949, delegasi BFO bertemu dengan para pemimpin RI, yakni Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, Mr. Asaat (ketua KNIP), menteri-menteri seperti, J. Leimena, Agus Salim, dan Mohammad Roem, Supomo (ketua delegasi perundingan dengan Belanda), Abdul Karim Pringgodigdo (sekretaris kabinet), dan Sujono.
Kemudian pada 3 Maret 1949 Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO menegaskan perlunya kedudukan pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan yang selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Beberapa hari kemudian Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan resolusi 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut Komisi PBB bersedia memberikan bantuan sebagai berikut: 1.Tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2, yakni menghentikan agresi militer oleh Belanda dan pengembalian para pemimpin RI ke Yogyakarta. 2.Menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag agar dapat diselenggarakan secepatnya. * (Bersambung)
