Oleh: Nur Iskandar, SP
Latar Belakang
Secara geografis, Kalbar mempunyai luas 1,5 kali pulau Jawa atau 7,5% total luas Indonesia. 5,4 juta populasi penduduknya menyebar tidak merata. Sebagian urban di perkotaan, sebagian masih berada di pedalaman, pesisir, atau pulau-pulau terluar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar menurut BPS (2016) masih berada di papan bawah nasional, yakni nomor 29 dari 34 provinsi. Hal ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas.
Problematika geografis dan demografis itu bertambah rawan akibat kemajuan teknologi komunikasi berbasis aplikasi media sosial, di mana ujaran kebencian (hate-speech), berita bohong (hoax) terkapitalisasi sebagai hantu menakutkan di tengah kontestasi pilkada di mana masing-masing kelompok etnis maupun agama ingin menunjukkan superioritasnya. Keterpilihan salah satu kelompok dianggap sebagai ancaman bagi kelompok lainnya.
Kondisi Terkini
Menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) seperti dilansir Bawaslu RI akhir tahun 2017, Kalbar menempati posisi ketiga setelah Papua dan Maluku. Adapun penyumbang teratas kenapa Kalbar rawan konflik pada ajang pesta demokrasi tersebut adalah politik identitas. Membaca politik identitas itu sangat mudah melalui cuitan di media-media sosial. Hate speech dan hoax menjadi masalah. Sentimen Suku, Agama, Ras, Antargologan (SARA) dibawa-bawa. Indikasi black campaign dan negative campaign yang merusak sendi demokrasi mencolok di depan mata.
