Tokoh-tokoh muda juga berteriak lantang. Ketua Yayasan Hamid, Anshari Dimyati mengupas perjalanan yayasan memperjuangkan Hamid sebagai pahlawan nasional. Penolakan Kemensos menurutnya tidak masuk akal, karena alat bukti sebanyak dua troli telah disampaikan, :Entah dibaca entah tidak,: keluhnya. Tentang peristiwa APRA/Westerling, Anshari menegaskan sudah ditolak pengadilan dengan tuduhan primair itu tidak terbukti.
Peran Sultan Hamid merancang lambang negara juga tidak tertolak. Begitupula jawaban Kemensos bahwa hubungan timbal balik Hamid dengan Sultan HB IX adalah absurd. “Subjektif,” kata Anshari.
Pengamat sejarah nasional JJ Rizal, SS tidaklagi berbicara soal Hamid. Dia menjelaskan bahwa sikap kritis muncul soal pengajuan gelar pahlawan nasional. Sultan Hasanuddin dipersoal. Begitupula Imam Bonjol. Selanjutnya M Natsir sampai Sjafruddin Prawira Negara. Ia juga menyebut pro-kontra pengusulan Abdurahman Wahid dan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Gelar pahlawan itu adalah tindakan politis,” katanya.
Testimoni sepanjang webinar tak kalah menarik. Penulis buku Sejarah yang Hilang, Mahendra Petrus bicara gamblang. Bahwa peran Hamid harus diakui. “Adalah rugi besar jika peranan seputar RIS tak diungkap dalam sejarah nasional Indonesia.Jangan sampai ada perasaan unitaris akan lemah jika peran perjuangan era RIS dibongkar dengan sesungguhnya.”
