Hutan alam dan ekosistem gambut akan terus diintai oleh korporasi, baik untuk ekspansi bisnisnya maupun sebagai modus untuk land banking. Dan korporasi semakin mendapatkan angin dengan pernyataan Presiden Jokowi agar tidak lagi ada aturan atau kebijakan yang menghambat investasi, tambah Edi Sutrisno dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
Dengan situasi seperti ini, kami khawatir bahwa Presiden semakin membawa bangsa ini pada krisis lingkungan hidup yang lebih dalam dan kesejahteraan yang dijanjikan melalui berbagai program yang dijanjikan untuk rakyat. Pada akhirnya kami juga mempertanyakan hingga tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo, berapa izin yang sudah dicabut, untuk diserahkan kepada rakyat miskin? Berapa perusahaan perusak lingkungan yang telah dijerat hukum?
Jika angka ini tidak mampu ditunjukkan secara baik oleh pemerintah, maka janji merubah ketimpangan struktur agraria/sumber daya alam hanya ilusi. (Rilis)
