in ,

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII, BPH Migas Siap Kawal BBM 1 Harga

teraju.id, Jakarta – Mengawali kinerja di tahun 2019 sebagaimana telah disahkannya APBN, Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu, 16/1/19 kemarin. RDP menghadirkan seluruh Sekjen dan Dirjen mitra kerja Komisi VII. Salah satu di antaranya adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Dalam RDP itu, Kepala BPH Migas Dr Ir HM Fanshurullah Asa, MT menguraikan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap bekerja keras dan “all out”. “BPH Migas siap mengawal BBM 1 harga di seluruh wilayah Indonesia tertutama di pulau pulau terluar dan terpencil,” ungkapnya.

Sejak ditetapkan berlakunya BBM 1 harga Jumat, 29/12/17 sebagai prinsip hadirnya negara di tengah rakyatnya, khususnya pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, capaian BPH Migas memuaskan. Target yang telah ditetapkan dapat dicapai di atas 100 persen. Yakni selama 2018 sebesar 73 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah terbangun 74 SPBU kompak dan mini.

Secara total, sejak 2017-2018, BBM Satu Harga sudah mencapai 131 titik. Perinciannya, 29 titik di Sumatera, 33 titik di Kalimantan, 14 titik di Sulawesi, 3 titik Jawa-Madura, 1 titik di Bali, 14 titik di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 11 titik di Maluku, dan 26 titik di Papua dan Papua Barat.Jika dirinci lebih lanjut, PT Pertamina (Persero) menyelesaikan 122 titik, dan PT AKR Corporindo Tbk sembilan titik. Adapun, target tahun 2019 akan dibangun 29 titik penyalur BBM satu harga, sembilan titik di Kalimantan, enam titik di Nusa Tenggara Barat, sembilan titik di Nusa Tenggara Timur, dan lima titik di Maluku dan Maluku Utara.

Total volume yang sudah disalurkan sejak tahun 2017-2018 sebesar 109.422 kilo liter (KL) dengan nilai Rp 653,06 miliar. Angka itu terdiri dari 40.547 KL volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dengan nilai Rp 208,81 miliar, dan 68.875 KL volume Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dengan nilai Rp 444,24 miliar.

Fanshurullah Asa optimis di tahun 2019, walaupun tahun politik kondisi semakin membaik. “Kebijakan pro-rakyat dilaksanakan dengan seksama karena mengedepankan keadilan yang merata di seluruh Tanah Air,” ungkapnya disambut senyum para anggota Komisi VII yang di tahun politik juga bekerja keras pada daerah pemilihannya masing-masing. (nuris)

Berbagi itu indah:

Kartono

Polda Dorong Percepatan Desa Mandiri