Hulu kabupaten-kabupaten cuma menerima ampas para perusahaan sawit dan lainnya, berbagai cara dilakukan sekadar dapat izin melakukan eksploitasi hasil alam yang ada di sana. Kayu ditebang, hutan lindung diperlakukan tak layak sebagaimana mestinya. Banjir melanda setiap daerah. Alam marah. Bukan karena kita tak mau kearifan lokal itu ada, melainkan karena kehadiran para tangan tak bertanggung jawab. Pembangunan tak terhambat. Bukan karena tuduhan raja-raja kecil di setiap daerah, melainkan semua izin masih banyak berada di pusat kekuasaan.
Tak ayal, Kalimantan Barat merayap maju membangun potensi sumber dayanya, yang sebetulnya kaya akan ide yang brilian, daya cipta terbaik, dan energi manusia serta alam yang berlimpah ruah. Tinggal remah. Di tengah hutan belantara sebagai jantung dunia, terus berbondong datang para pencari pundi keuntungan dalam sudut nadi khatulistiwa. Itu tidak adil! Dimanakah keadilan, kalau tuan cuma memandang persoalan dari sebelah mata?
Sedangkan untuk maju, baik birokrasi, politik, atau kemajuan pembangunan manusia kita butuh restu dari Pusat-Jakarta. Ini realitas persoalan, yang harus tuntas dijawab dengan kebijakan. Namun, spirit, tak mungkin sejajar dengan kepentingan. Kita tak banyak punya tokoh nasional, kalau tak mampu bertarung di Jakarta. Atau bukan berasal dari kaki yang menginjak tanah berbeda.