Karena itu laporan keuangan menjadi penting sebagai bahan evaluasi untuk menilai kinerja. Demikian juga dengan LAKIP. Keduanya sama penting, tergantung dari kacamata mana kita melihatnya, apakah kacamata regulator, ataukah kacamata Pemda. Masih banyak Pemda yang menganggap bahwa laporan keuangan adalah puncak dari pertanggung jawaban kepada pemerintah, terutama opini WTP atas laporan keuangan. Padahal opini WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda yang menerima dan mengelola uang negara. Dimana setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Apabila dianalogikan sebagai seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, WTP merupakan nilai yang harus terpenuhi apabila ingin lulus atau nilai C bagi mahasiswa karena itu merupakan syarat mutlak.
Lalu apakah dengan WTP lantas kinerja Pemda sudah memuaskan? Secara umum ya, sebab dengan memperoleh predikat WTP berarti Pemda telah mampu memenuhi amanat undang-undang dalam mengelola dan mempertanggunjawabkan uang negara. Tahapan yang tak kalah penting lainnya adalah bagaimana Pemda dapat mengelola anggarannya menjadi sesuatu yang mampu memberi manfaat besar bagi rakyat secara efektif dan efisien.
