Resources yang terbatas pada Pemda bisa digunakan untuk mencapai tujuan apabila kriteria yang diinginkan terukur. Hal ini merupakan prinsip pengelolaan keuangan negara money follow functions/money follow program yang lebih menekankan pada hasil yang akan dicapai. Jangan sampai setiap uang rakyat yang dikelola negara menjadi muspro atau sia-sia belaka karena lemahnya perencanaan.
Kendala yang dihadapi banyak Pemda dalam mengukur kinerja yaitu kesulitan dalam menentukan dan menilai indikator pengukuran. Tidak adanya ukuran tentang kriteria mana yang terbaik menjadikan sulit bagi tiap-tiap Pemda untuk mengejar makna efektif itu sendiri.
Penelitian Akbar et al. (2018) yang mengeksplorasi implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia dari sudut pandang isomorfisme institusional menemukan bahwa satuan kerja Pemda cenderung lebih memprioritaskan penyelesaian laporan kinerja daripada pencapaian program yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari pimpinan lembaga, baik pada unit pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat (isomorfisme koersif). Fenomena ini menyebabkan unit-unit Pemda menerapkan sistem pengukuran kinerja secara kaku, sebatas tunduk pada regulasi tanpa diresapi sebagai suatu kewajiban yang hendaknya diterapkan sehari-hari.
