Oleh: Nur Iskandar
Buah reformasi 98 paling manis adalah kebebasan pers. Kedua reposisi TNI. Ketiga otonomi daerah. Namun semuanya bergeser ke tirani otoriter kembali.
Apakah yang salah Jokowi? Saya pikir tidak. Pak Jokowi itu orang baik. Tak sanggup saya lupakan Beliau suka blusukan untuk mencari kebenaran dan mendengarkan perasaan kaum duafa, wong cilik.
Saya sebagai jurnalis tak lupa Beliau duduk di truk terbuka Festival Kapuas. Beliau meresmikan mesjid, gereja dan border. Beliau Presiden yang paling rajin ke Kalbar. Beliau orang baik. Cuma dari pengusaha kayu, Walikota Solo, Gubernur DKI hingga presiden dua periode ada protokoler yang mengubah. Juga oliigarki politik Indonesia. Saya tak mau kupas ini terlalu jauh, cukuplah bahwa pemimpin nasional lahir dari Parpol. Parpol butuh modal. Modal utama dari APBN dan APBD. Korupsi bersimaharajalela dari sini. Lahirnya UU juga ke sini.
Masalah kini sama masalah reformasi. Menuntut transparansi. Transparansi menukik ke substansi, apa benar oligarki? Apa benar ultra neoliberalis? Apa benar komunis, atau kapitalis?
Hak rakyat untuk tahu. Hak pers untuk bertanya. Hak kampus untuk riset akademik.
Kasua UU Cipta Kerja, Omnibus Law menurut saya bisa ditiadakan jika buah reformasi berupa otonomi daerah diberikan sepenuh hati.
