Terkait dengan yang disebut terakhir, fenomena money politic. Ini tentu saja “musuh bersama” demokrasi, karena itu menandakan bahwa kemerdekaan berdemokrasi suatu wilayah “dapat dibeli” dengan uang atau barang. Kerusakan dari operasi money politic itu bukan hanya terjadi beberapa saat pemunggutan suara, akan tetapi mudharatnya akan berlangsung tahunan. Selain ini pertanda kemerosotan moralitas kita, juga akan menjadi “beban ikutan” bagi siapapun yang terpilih selama ia memimpin. Maka jangan heran jamak terjadi oknum-oknum kepala Daerah yang tersangkut kasus Korupsi. Barangkali ini ada kaitannya dengan “beban ikutan” yang harus mereka pikul dari proses Pilkada yang tercemar tersebut. Untuk mengantisipasi praktik dekaden money politic diharapkan Pihak Bawaslu dan pihak keamanan untuk pro aktif mendeteksi potensi tersebut.
Pada akhirnya, kita berharap Proses Pilkada tanggal 9 Desember 2020 akan berjalan lancar. Semua indikator keberhasilan bisa dicapai, dan dihasilkan pemimpin yang baik. Kemudian apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak terjadi, sehingga siapapun yang memenangkan proses ini berhak mendapat predikat “pemenang sejati”. ***
Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak.
