Kita tau bagaimana “brisik”nya ILC membahas soal Puan, Minang & Pancasila, Ciracas, Kebakaran Kejagung RI, atau Sunda Empire. Mengapa soal Sultan Hamid II tak berani dibahas dan dibuka untuk dikonsumsi publik? Kami siap bicara lantang kalau diundang! Masih banyak lainnya yang belum berani bersuara pula seperti Mata Najwa, atau barangkali Andi F. Noya?
Namun tak patah arang, kami, walaupun tak ikut serta di meja panjang. Pontianak – Kalimantan Barat punya suara di banyak media. Pers hari ini bukan cuma punya Jakarta, tapi seluruh penduduk dunia mayantara.
Soal pengusulan calon Pahlawan Nasional oleh Dewan Gelar dan TP2GP kami anggap, perlu kembali dievaluasi. Kesalahan fatal ditulis oleh Kemensos RI atas hasil sidang TP2GP, soal hubungan Sultan Hamid II dan Westerling. Mereka jelas memang pernah berkomunikasi, tapi tak selalu sejalan berjalan.
Kami berhasil membuktikan!
Dan kemudian Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terhadap Dakwaan Primer atas tuduhan keterlibatan Sultan Hamid II sebagai “dalang” pemberontakan APRA di Bandung 23 Januari 1950, tidak terbukti. Lihat hasil putusannya! Bukan menggunakan sentimen atau subyektifitas penilaian sejarah.
