Seusai magrib, setelah kami sepakat menggelar jumpa pers mengklarifkasi pernyataan Hendropriyono, Gubernur Sutarmidji menelepon saya. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk Hamid sudah sejak lama dia lakukan. Sejak sebagai anggota DPRD Kota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lalu sebagai Wakil Walikota di mana nama jalan ditetapkan dari Jl Perintis Kemerdekaan menjadi Jl Sultan Hamid. “Itu bagian dari perjuangan saya. Kau kan tahu itu,” katanya.

Sutarmidji juga mengingatkan bahwa tudingan Sultan Melvin Alkadrie yang melaporkan AM Hendropriyono ke Mapolda Kalbar pada 12 Juni 2020 dengan menyitir bahwa Gubernur Kalbar hanya diam, adalah tidak benar. Sebab dia secara pribadi telah bekerja sejak dulu era reformasi sebagai anggota legislatif yang mendengarkan aspirasi rakyat. “Sejak Wawako, lalu Walikota 2 periode dan kini Gubernur Kalbar kita juga support Hamid sebagai pahlawan. Tim TP2GD atau tim pemberi penghargaan gelar pahlawan daerah sudah kita lakukan untuk Hamid. Tinggal TP2GP yang ada di Pusat,” katanya.

Sutarmidji siap jadi narasumber jika ada online meeting atau seminar nasional. Menurut rencana akan dilakukan sepekan setelah jumpa pers dilakukan Yayasan Hamid di Sari Bento di hadapan puluhan wartawan.

Kini pemahaman publik agaknya semakin jelas. Bahwa tidak ada unsur politisasi sejarah Hamid II Alkadrie yang diajukan sebagai Pahlawan Nasional.

Parapihak yang berbeda pendapat seperti Anhar Gonggong juga akan dilibatkan agar aras ilmiah menjadi jelas. Bukan subjektif. *