Buah dari seminar itu diberilah nama jalan antara Jembatan Kapuas 1 dan Jembatan Kapuas II di jantung Kota Pontianak menjadi nama Sultan Hamid. Ini bukti konkret bahwa Kalimantan Barat menjunjung tinggi kepahlawanan Hamid dalam jasa-jasanya terhadap NKRI. Warisan adiluhungnya adalah Lambang Negara. Kelak kemudian terkuak kembali lewat riset tesis Anshari Dimyati bahwa Hamid tidak terbukti bersalah dari tuduhan makar / peristiwa APRA dan Westerling. Bahkan semakin terkuak peranan Hamid dalam pengakuan kemerdekaan RI dari penjajah Belanda. Dari sini sejarah semakin terang benderang sehingga Yayasan Sultan Hamid memperjuangkannya sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengagendakan silaturahmi ke Kesultanan Pontianak dalam rangkaian kampanye di pemilu presiden secara langsung buat pertama kali di Indonesia. Di kesultanan Pontianak, SBY dapat penjelasan tentang peranan Hamid dalam merancang lambang negara sekaligus perannya sebagai Ketua BFO sehingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. SBY berjanji meluruskan sejarah yang gelap prihal Hamid yang sejauh ini dikenal sebagai pro Belanda bahkan pengkhianat negara. Ingat SBY adalah perwira militer, di mana sangkaan bahwa Hamid pengkhianat amat sangat berkarat di tubuh militer, entah sebab apa, perlu penelitian lebih lanjut.
Misalnya apakah sebab perebutan posisi? Lantaran saat itu Hamid berpangkat Mayor Jenderal? Pernah jadi pengawal Ratu Wilhelmina? Ini perlu penelitian detail.
Kenapa perlu penelitian detail, sebab prilaku perebutan kekuasaan di kalangan militer sudah bukan rahasia umum. Sejak dulu hingga sekarang. Ada kelompok, friksi, faksi dan haluan haluan politik. Hamid pada akhirnya masuk ke dalam lumpur sejarah nan gelap dan kelam.
