Pernyataan AM Hendro Priyono di channel Youtube tertanggal 11 Juni 2020. Jadi masih baru. Dan ketika saya menontonnya, jumlah pengunjung mencapai 160 ribu. Lumayan banyak yang menyimaknya. Namun dalam hati terbetik pula sebongkah rasa bangga, karena apa yang kami kerjakan selama ini direspon tokoh sekaliber AM Hendropriyono dengan teks suara darinya bahwa pengajuan SH II Pahlawan Nasional sudah viral di media sosial. Viral berarti disambut positif publik, sehingga Beliau harus angkat suara “meluruskan sejarah” karena ada upaya politisasi sejarah.
Tentang politisasi sejarah ini yang saya terus terang geram. Sebab saya yang lahir di tahun 1974, tidak pernah berjumpa Sultan Hamid II terkecuali membaca dari buku 30 tahun Indonesia Merdeka jilid 1, 2, 3 dan 4 bahwa Sultan Hamid II diklaim pemerintah Orde Baru sebagai pengkhianat negara karena pro Belanda. Sultan Ketujuh dari Kesultanan Qadriyah Pontianak ini hanya diketahui publik sebagai pengkhianat dengan bukti Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dengan tema sentral “Peristiwa Westerling”.
Saat SD, SMP, SMA sampai awal-awal studi di Universitas Tanjungpura era 1992 saya awam tentang sejarah yang melibatkan tokoh Kalbar ini. Saya baru “ngeh” setelah aktif di Tabloid Mahasiswa Mimbar Untan, wabil khusus edisi persiapan Hut Emas NKRI di tahun 1995. Nah, pada tahun 1994 kami menyiapkan serial investigasi berbasis sejarah adilihung Kalimantan Barat. Saat itu saya dan Syafaruddin Usman (kini Ketua DHD ’45 Kalimantan Barat) melakukan perjalanan ke Keraton Amantubillah di Kota Mempawah, dan kemudian ke Kota Sambas hingga Teluk Keramat. Serial investigasi kami lakukan juga ke wilayah Timur, yakni Kerajaan Sanggau hingga border Entikong – Tebedu/Sarawak-Malaysia.
