Kekurangan dokumen administratif tersebut antara lain: 1. Surat Pengantar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, 2. Hasil Sidang (Rekomendasi) Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Tingkat Provinsi Kalbar yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim TP2GD, dan 3. Surat Keputusan (SK) anggota TP2GD tingkat Provinsi Kalbar yang ditandatangani oleh Gubernur Kalbar.
“Seluruh dokumen 100 persen lengkap. Maka, hari ini, tanggal 1 Maret 2017 kembali Yayasan Sultan Hamid II dan Dinsos Prov Kalbar resmi menyerahkan 3 kekurangan dokumen syarat administratif tersebut. Kami diterima oleh Bapak Arif Dahari di Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial,” ujarnya.
Arif Dahari saat menerima dokumen menyatakan lengkap untuk diproses atau dinaikkan pada pembahasan TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat).
“Yang kami ketahui, pembahasan akan dilaksanakan pada bulan April hingga bulan September 2017, dan akan disidangkan pada bulan Oktober 2017. Pada bulan November 2017, tepat pada hari Pahlawan (11 November 2017) akan diumumkan siapa saja penerima anugerah gelar Pahlawan Nasional. Semoga nama Sultan Hamid II (Sang Perancang Lambang Negara RI – Garuda Pancasila) dapat masuk sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” ungkap Arif Dahari. (nuris)
