Sementara itu, di Roma, tahun 466 SM kaum plebeian sudah tersohor. Oleh penguasa, plebeian dianggap sebagai ancaman, stabilitas nasional. Kaum plebeian di Roma mirip dengan gerakan rakyat di Indonesia saat ini yang terus menuntut reformasi. Sama dengan rakyat kita, kaum plebeian di Roma saat itu pun menuntut perubahan total dan adanya kebebasan.
Adagium yang diterima saat itu adalah, tak mungkin republik bisa berjalan tanpa adanya kebebasan. Penguasa tidak mungkin menjamin kebebasan. Hanya rakyatlah yang bisa menjamin kebebasan itu. Maka kekuasaan harus berada di tangan rakyat. Plebeian harus tampil di pentas politik!
Karya Machiavelli banyak salah dimengerti. Seakan-akan dia mengajarkan bahwa dalam politik berlaku rumusan “tujuan menghalalkan segala cara”. Padahal kalau dicermati, ia hanya menuliskan saja apa yang nyata-nyata dilakukan seorang penguasa dalam merebut, mempertahankan, dan apa yang harus dilakukan apabila kehilangan kekuasaan. Jadi, bukan apa yang seharusnya dilakukan penguasa.
Tidak mengherankan, apa yang nyata dilakukan penguasa sering kejam. Dan itu bukanlah kesalahan Machiavelli, tapi melulu tanggung jawab sang penguasa. Sebab pilihan moral Machiavelli bertolak belakang dengan yang dilakukan penguasa. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ia mengidealkan kedaulatan berada di tangan rakyat, yakni republic (res publica).
