Demikian adanya dengan MK. Apakah ada pemakzulan buat MK? Kan tidak. Jadi cara pikirnya jangan dibelokkan atas debat kusir 01 dan 02 yang berketerusan.
Dampak keamanan daeran nomor satu bagi daerah. Inilah otonomi asimetris. Cara pandang lokal bisa beda dengan nasional. Ini juga yang diributkan tempo hari antara republiken unitaris dan federalis dalam tata negara Republik Indonesia yang serikat atau tanpa serikat.
Dampaknya kebijakan UU di DPR RI dan Presiden akan kurang bobotnya ketika ditolak per provinsi. Siapa yang punya wilayah? Bukankah Pusat tidak punya wilayah? Mereka hanya menumpang di setiap provinsi.
Jika dominan provinsi menolak, alamat UU CK ditinjau ulang lewat dua jalur di atas. Masih ada kesempatan perubahan itu dalam 30 hari setelah penetapan UU CK dilakukan DPR RI, pas hari TNI.
