PKR tidak lagi menjadi komoditas politik, bukan hanya ide besar dari Milton Crosby (MC), Mantan Bupati Sintang, dan Sutarmidji (S), Mantan Walikota Pontianak. Provinsi baru ini merupakan Program Kerja Unggulan (PKU) bagi MC dan PKU II bagi S, yang tertunda lebih satu dekade karena motif politis. Bahkan, PKR sudah menjadi kebutuhan dasar sebagian terbesar rakyat di KPJ/IUA bagi terciptanya daerah otonom baru dalam memperpendek jenjang pengawasan (span of control) antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalbar dengan rakyat di kawasan itu.
Kedua Paslon ini memprioritaskan PKU, sejak mereka masing-masing menjadi Kepala Dinas dan Kepala Biro sebelum menjabat Bupati Sintang, dan Wakil Wako dan juga Wako Pontianak. PKR, wujud dari PKU menjadi harapan dan optimisme tidak saja dari sebagian terbesar rakyat KalBar, para tokoh masyarakat dan penggiat pembangunan. Namun, PKR juga memperoleh apresiasi tinggi dari pengamat luar negeri seperti dari Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, Inggris, Jepang dan beberapa negara bagian AS.
Menurut pejabat strategis Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) dan Kementeriaan Keamanan dan Pertahanan (Kemenhankam) Pusat, salah seorang Paslon Gub selama menjadi Bupati Sintang, juga menjadi pemrakarsa utama pendirian Bandar Udara Sungai Tebelian (BST) yang menjadi PKU I-nya. BST yang diresmikan penggunaannya 30 April 2018, merupakan program nasional yang tidak terpisahkan dengan Kapuas Raya.
