Badan Wakaf Indonesia memiliki mandat strategis untuk memastikan wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks wakaf hutan, BWI dapat berperan sebagai nazhir, koordinator nazhir atau agregator antara nadzir, pemerintah, akademisi, dan mitra internasional. BWI juga bertugas memastikan bahwa prinsip wakaf dipahami secara utuh, tidak direduksi menjadi sekadar instrumen pendanaan. Penguatan kapasitas nadzir menjadi agenda penting, karena pengelolaan hutan membutuhkan keahlian teknis, manajerial, dan sosial. Tanpa tata kelola yang kuat, wakaf hutan berisiko gagal mencapai tujuan ekologis dan sosialnya (BWI, 2023).
Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Adat
Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis wakaf sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas adat. Mereka bukan objek, melainkan subjek utama pengelolaan. Pengalaman menunjukkan bahwa hutan yang dikelola bersama masyarakat cenderung lebih lestari dan minim konflik (Ostrom, 1990). Wakaf dapat menjadi instrumen yang memperkuat posisi masyarakat, melalui skema bagi hasil, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan peran sosial mereka. Di Kalimantan Barat, pendekatan ini sangat relevan mengingat kuatnya ikatan masyarakat adat dengan hutan. Wakaf harus hadir sebagai ruang kolaborasi, bukan instrumen dominasi baru.
Kolaborasi dengan Akademisi dan Lembaga Riset
