APAKAH OTORITARIANISME ?

1. Istilah otoritarianisme atau authoritarian yang berasal dari bahasa Inggris authority, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas, yang berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas.
2. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara hidup dan bertindak. Ketika paham ini memasuki organisasi sosial atau organisasi negara, yang terjadi adalah “penyerahan kekuasaan”
3. Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.
4. Ototitarianisme, apabila digunakan didalam ilmu politik, biasa disebut sebagai Politik Otoriter. Politik Otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara.
5. Politik otoriter ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakasanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Dalam politik otoriter, partai partai tidak dapat menunjukan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.
6. Ciri-Ciri Sistem Politik Otoriter Theodore M. Vestal dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, dalam bukunya Ethiopia: A Post-Cold War African State, menuliskan beberapa ciri pemerintahan dengan sistem politik otoriter, yaitu :
   • Infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat. Kekuatan politik diperoleh dan dipertahankan melalui suatu sistem represif yang menentang segala bentuk tentangan atau yang berpotensi menentang.
   • Partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan pemerintah.
   • Mengikuti prinsip-prinsip berikut:
   o aturan datang dari seseorang, bukan dari hukum;
   o pemilihan umum bersifat kaku (seringkali orang bisa mengetahui siapa pemenangnya, bahkan sebelum pemilu itu berlangsung);
   o semua keputusan politis ditentukan oleh satu pihak dan berlangsung tertutup; dan
   o penggunaan kekuatan politik yang seolah-olah tidak terbatas.
   • Pemimpin dipilih sendiri atau menyatakan diri. Kalaupun ada pemilihan, hak kebebasan masyarakat untuk memilih cenderung tidak diacuhkan.
   • Tidak ada jaminan kebebasan sipil, apalagi toleransi bagi yang ingin menjadi oposisi.
   • Tidak ada kebebasan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi, atau partai politik untuk bersaing dengan kekuatan politik yang incumbent.
   • Kestabilan politik dipertahankan melalui:
   o kontrol penuh terhadap dukungan pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat;
   o birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang mendukung rezim;
   o kendali terhadap oposisi dari internal negara; dan
   o pemaksaan kepatuhan kepada publik melalui berbagai cara sosialisasi.
   o Selain ciri-ciri tersebut, ciri paling khas sistem politik otoriter adalah kekuasaan politik yang tidak terbatas atau nyaris tidak terbatas dimiliki oleh si pemimpin atau partai yang berkuasa.
7. Berapa Pernyataan Tokoh:
   a. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqodas, meringkus situasi Indonesia sepanjang periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai berikut: “Otoritarianisme gaya baru atau neoauthoritarianism.” Dalam sebuah diskusi daring, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan contoh bagaimana demokrasi mundur di era Jokowi. Salah satunya soal penempatan banyak polisi ke dalam instansi-instansi pemerintahan. “TNI berhasil dibersihkan dari dwifungsi, sekarang multifungsi dilakukan oleh Polri.” Beberapa lembaga negara yang dipimpin perwira polisi, baik yang masih aktif atau sudah pensiun dini, di antaranya KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Urusan Logistik, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga Kementerian Dalam Negeri.
   b. Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, lembaga yang rutin mengeluarkan kajian sosial sejak Orde Baru, mengatakan setidaknya ada empat indikator sebuah negara atau sistem pemerintah bisa disebut otoriter. Indikator-indikator itu diambil dari buku terbaru Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Dies, yang terbit 2018 lalu.Ironisnya, Indonesia sudah memenuhi keempat indikator itu, kata Wijayanto.
   c. Sosiolog dan Ketua Penasehat Public Virtue Institute, Tamrin Amal Tomagola melihat demokrasi Indonesia kini mengarah ke otoritarianisme (oligarki).Hal itu menurut dia, telah terlihat sejak masa kedua pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu. Saat itu masyarakat sipil atau intelektual banyak meninggalkan gelanggang masuk dan mencari jabatan politik. Menjelang transisi pemerintahan dati SBY ke Joko Widodo (Jokowi) kata dia, terjadi konsolidasi oligarki dalam bidang ekonomi dan politik.Oligarki kata dia, semakin terlihat merajalela saat pemerintahan Presiden Jokowi.
   “Oligarki merajalela saat kita dapat Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu untuk menggambarkan gebrakannya, itu saya pakai metafora lagi itu seperti ‘dia ingin jalan tol di mana-mana,'” ujar Tamrin Tomagola, saat jadi pembicara dalam diskusi “Ironi Ruang Publik, Demokrasi di Masa Pandemi’ pada Jumat (4/9/2020) yang disiarkan langsung di Channel Youtube Erasmus Huis.
   d. “Apa itu jalan tol? Sifatnya tanpa hambatan. Jadi yang dia inginkan adalah suatu pembangunan ekonomi yang konkrit yang tidak terhalang oleh berbagai macam hambatan undang-undang hambatan tiba-tiba ditangkap oleh KPK kemudian apa hambatan-hambatan moneter, kemudian hambatan dari Mahkamah Konstitusi,” jelasnya. Dia mencontohkan, ketika Rancangan Undang-Undang omnibus law atau RUU Cipta Kerja dibahas diam-diam di DPR.”Ini diam-diam, jauh dari sorotan publik, jauh dari kontrol publik. Tidak ada dengar pendapat dengan publik. Ini gebrakan Jokowi,” jelasnya.

Indikator Otoriatianisme