Lebih dari itu, dalam konteks elemen bernegara, gerakan masyarakat sipil juga menjadi penyeimbang antara pemerintah dan sektor swasta. Gerakan masyarakat sipil menjadi tameng untuk mencegah terjadinya kongkalikong di lingkup internal pemerintah, antara pemerintah dan sektor swasta, atau bahkan kuasa “pemodal-predatoris” yang implikasinya berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Melalui hal-hal demikian, peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial masyarakat sipil terpenuhi.
Kebangkitan otoritarianisme digital Sebagai organisasi regional yang fokus pada membela hak-hak digital di Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) betul-betul khawatir bahwa Indonesia akan segera menyusul banyak negara di kawasan yang kini mempraktikkan otoritarianisme digital. Kekhawatiran ini dapat dibaca dalam laporan kondisi hak digital di Indonesia pada Juli 2020.
Laporan SAFEnet 2020 ini menyatakan situasi perlindungan hak digital di Indonesia berada pada siaga satu otoritarianisme digital. Penindasan teknologi, seperti menggunakan bandwith throttling atau pemadaman Internet di wilayah tertentu, memperburuk situasi yang selama ini telah terjadi banyak pelanggaran kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mengadakan protes damai.
