Guna melerai persaingan di antara dua entitas tersebut, pada tahun 1980-an pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang berorientasi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara allochton dan autochton. Salah satu strategi Pemerintah Belanda ialah dengan menerbitkan Memorandum on Foreign Workers tahun 1970, sebuah perundang-undangan tentang kewajiban bagi Pemerintah Belanda dalam memberikan akses dan fasilitasi yang lebih baik bagi setiap imigran, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, perumahan, maupun asas keadilan hukum bagi kaum imigran di Negeri Kincir Angin tersebut. (*)
Baca Juga:Kisah TB Simatupang
