Kemudian pada 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden atau Perdana Menteri Moh. Hatta, setelah pengembalian mandat ini Sultan Hamid II sebagai Ketua BFO menyepakati untuk diadakan Konferensi Inter-Indonesia, inilah starting point kedua yang dalam perjuangan diplomatik Sultan Hamid II sebagai Ketua BFO bersama 16 anggota yang terdiri dari 8 negara bagian dan 6 daerah otonom, yang salah satunya adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
Pertemuan yang dikenal dengan nama Konferensi Inter-Indonesia ini berlangsung sebagai respons atas Perundingan Roem-Royen. Pimpinan delegasi BFO, Ide Anak Anak Agung Gde Agung menyatakan bahwa adanya kesempatan untuk mengadakan suatu dialog Inter-Indonesia (Indonesisch gesprek), yakni pembicaraan sesama orang Indonesia––antara kelompok BFO dan pemimpin RI.
Usulan untuk diadakannya dialog Inter-Indonesia tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang yang menentang usulan tersebut datang dari Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bangka, Riau, Belitung, dan Dayak Besar. Sedangkan negara-negara bagian yang menerima usulan tersebut adalah Negara Indonesia Timur, Pasundan, Madura, Banjar, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pihak-pihak yang kontra dengan usulan tersebut akhirnya dapat diyakinkan oleh Ide Anak Agung Gde Agung bahwa dialog tersebut merupakan langkah yang tepat untuk Indonesia secara keseluruhan.
