“Masyarakat jangan takut melaporkan jika ada indikasi korupsi di wilayahnya. Korupsi kerap terjadi karena masyarakat sudah apriori, bahkan ada yang cuek atau merasa tak kuasa. Ini bisa jadi karena lunturnya kepercayaan pada aparat penegak hukum,” ujar Sutarmidji.
Ia juga menegaskan, penegakan hukum semestinya berjalan secara humanis dan berkeadilan. Namun mirisnya, masih terdapat kasus di mana keterlibatan seseorang dalam perkara korupsi sudah jelas didukung fakta persidangan, tetapi aparat penegak hukum justru menutup mata.
“Sebaliknya, ada kasus yang ‘dipaksakan’ meski belum didukung dua alat bukti, hanya karena tujuan tertentu. Misalnya untuk meminta konsesi tambang, jabatan, atau proyek kegiatan. Praktik seperti itu yang merusak kepercayaan publik,” kata Sutarmidji.
Sutarmidji menilai, keberanian masyarakat melaporkan dugaan korupsi, serta konsistensi KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam bekerja secara objektif, menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi. ()
