Tidakkah Presiden RI punya hak prerogatif menggoreskan Surat Keputusan bahwa Hamid layak didudukkan pada tempat terhormat secara adil-seadil-adilnya sebagai pahlawan nasional kita?! Bukankah tuduhan makar kepadanya tidak terbukti melalui putusan primair Mahkamah Agung pada saat dia pun masih hidup ketika itu? Bukankah yang dialami Hamid adalah peradilan politik di zaman itu? Di zaman now ini semakin terasa sakit jika dia dibaca anak-anak Bangsa?! Maukah kita simpan luka ini berketerusan tanpa mau mengobati dengan cara mengakuinya, agar anak cucunya, agar kampung kelahirannya ada sedikit muka dan marwah ke pelataran Nusantara? Tidakkah bilamana luka ini dibiarkan melebihi 75 ahun Indonesia Merdeka bisa meletup sebagai rasa amarah dan kecewa? Kemana Negara? Kemana Negara hadir mengurusi tetek bengek rakyatnya? Kemana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa? Yang kasih tidak pandang pilih itu? Mana nilai universal Sang Maha Penyayang yang sayang-Nya tak terbilang? Mana adat Ketimuran? Mana sila Kemanusiaan yang adil dan beradab? Mana itu Persatuan Indonesia? Mana itu hikmat kebijaksanaan? Mana itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Adil ka’talino–bacuramin ka’ saruga–basengat ka’ jubata? Adil kepada yang masih hidup ataupun yang sudah tiada?
Surat Terbuka (tentang Sultan Hamid II) untuk Rakyat Jelata dan Para Pemimpin Negara Jelang HUT ke-75 Republik Indonesia Tercinta
