Dalam butir empat, Persyarikatan juga mendorong berjalan baiknya perangkat-perangkat negara dalam menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya. “Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.”
Di sisi lain “Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa…”
Dalam butir lima ini secara jelas Persyarikatan berada pada posisi penyeimbang kebijakan-kebijakan Pemerintah. Dalam hal yang bersifat regulatif atau legislasi misalnya, tak menutup ruang kemungkinan bahwa ketidakadilan terhadap rakyat akan hadir. Disitulah keberadaan Muhammadiyah dibutuhkan, membantu menghadirkan keadilan di masyarakat. Baik terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak pada Rakyat, yang patut didukung. Maupun policy penguasa yang merugikan rakyat, yang tentu kepentingan rakyat tersebut patut di advokasi.
