Ayah Sultan Hamid ditangkap dan dibunuh Jepang dengan tuduhan akan mendirikan Negara Borneo Barat Merdeka. Jika Kesultanan Pontianak pada waktu itu adalah “kita” dalam terminologi Prof Anhar, kemanakah Indonesia “kita” menyikapi dibunuhnya Sultan Muhammad? Siapa yang mengadili tentara Jepang? Siapa yang menuntut keadilan hilangnya nyawa 21.037 jiwa rakyat Kalbar di ladang pembantaian Mandor?
Sultan Hamid II memang berkarir di tentara Hindia-Belanda (KNIL). Namun hukum dan UU saat itu apa melarang anak pribumi bekerja di KNIL?
Sebagai putra Sultan yang reformis, wajar Hamid dapat pendidikan terbaik. Sejak kecil sudah diserahkan pengasuhannya kepada guru asal Inggris, sehingga dia fasih berbahasa internasional. Ia sekolah Belanda sejak dasar, lanjut dan menengah.
Sempat setahun di ITB kemudian ambil jurusan militer di Breda-Belanda.
Banyak anak-anak orang kaya dan cerdas sekolah di Belanda. Ada Hatta. Ada juga Hamengkubuwono IX.
Seusai tamat dari pendidikan militer di Belanda, wajar Hamid berkarir di instansi militer di Indonesia. Namun saat Belanda menyerah kepada Jepang, dia juga ditawan selama 3 tahun.
Bagaimanakah hukum saat itu? Hukum siapa yang dipakai? Apakah salah warga pribumi bekerja sebagai KNIL? Seperti juga Nasution? Soeharto? Mereka semua juga anggota KNIL. Tidak patriotis kah mereka?
