Pak Sim justru berkeras hati. Setelah pensiun dini, ia tak pernah mau menerima undangan Soekarno. Terkecuali saat Soekarno wafat. 1970.
Sultan Hamid juga mendapat perlakuan “hukum politik” Soekarno dengan kehilangan dua mahkota sekaligus. Padahal dia negarawan yang berjuang bagi Indonesia Merdeka.
Hamid selain kehilangan istrinya Didi Van Delden bergelar Ratu Mas Mahkota juga kehilangan jabatan menteri negara sejak penahanannya dengan tuduhan bersekongkol dengan Westerling yang menjadi dalang Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, awal tahun 1950.
Kehilangan Ratu Mas Mahkota kala umur Hamid kala itu masih muda. Juga “membunuh karir” Sultan Hamid di gelanggang tata negara RIS. Dengan pemenjaraannya itu Hamid kehilangan Mahkota Kerajaan. Kesultanan Qadriyah pun memasuki masa kefakuman. Berbeda dengan Yogyakarta yang terus menikmati previlladge-nya sebagai Daerah Istimewa. Juga Aceh dan Papua.
Menurut ekonom Faisal Basri dalam live concert 107th Sultan Hamid, Juni 2020, (online dan disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia–kanal YouTube teraju.id), bahwa sebenarnya Indonesia ini menerapkan federalisme yang diperjuangkan Hamid dkk di BFO, yakni daerah-daerah istimewa itu. Selain Yogya, Aceh, Papua, juga DKI Jakarta. Jadi apa salahnya Hamid dengan pilihan tata negara yang menurutnya tepat bagi Nusantara adalah federalis?
***
